PROFIL

Lembaga Administrasi Keuangan dan Ilmu Pemerintahan (LAKIP)

Lembaga Administrasi Keuangan dan Ilmu Pemerintahan. Yang dapat disebut dengan singkatan nama LAKIP untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut Lembaga, dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta, Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bergerak di bidang : Pendidikan, pelatihan dan keterampilan, seminar, lokakarya, simposium, diskusi, temu wicara dan ceramah-ceramah, demi untuk meningkatkan wawasan pengetahuan umum dan pengetahuan spesialisasi bagi seluruh komponen masyarakat bangsa serta didukung oleh Narasumber/Instruktur yang   berkompoten   dan   Profesional   dari   berbagai   latar   belakang   disiplin   ilmu   dan   sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

 

  • Berbadan Hukum Akta Pendirian Lembaga Administrasi Keuangan dan Ilmu Pemerintahan (LAKIP) di Kantor Notaris & PPAT. ZAINAL ABIDIN,SH pada hari jum’at, tanggal tiga puluh satu agustus tahun dua ribu delapan belas (31-08-2018) di Jakarta, Nomor Akte : 110
  • Terdaftar di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : 01-00-00/034/I/2019
  • Terdaftar di Ditjen Pajak Depkeu RI. NPWP. 86.155.333.7-000
  • Surat Keterangan Domisili No: 1/27.1BO/31.71.03.1004/-071.562/e/2019 Tentang Keterangan Domisili a.n Lembaga Administrasi Keuangan dan Ilmu Pemerintahan

 

Menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi dan membantu pemerintah mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan  Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Serta Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang Mengatur dalam hal Pendalaman Tugas/Pengembangan, Kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang Pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri,serta dapat bekerjasama dengan Pihak Penyelenggara lainnya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

I. VISI DAN MISI VISI

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah, baik Eksekutif dan Legislatif maupun pemerintah desa serta masyarakat guna terciptanya terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan transparan sesuai dengan prinsip dan semangat good governance

MISI

  1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
  2. Mewujudkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintahan daerah, Anggota DPRD, Perangkat Desa dan masyarakat
  3. Meningkatkan kemampuan  institusi  daerah  baik  birokrasi  dan  legislatif  daerah serta pemerintah desa untuk mengemban peran yang semakin kompleks

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Maksud dan tujuan lembaga ini ialah :
    • Mengusahakan dan turut serta membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam kemajuan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan serta wawasan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, dalam menuju masyarakat Adil dan Makmur.
    • Satu dan lain dalam arti kata seluas-Luasnya

 

III.  PROGRAM KERJA

A. Orientasi Legislatif

Peningkatkan pegetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan anggota DPRD dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan good governance dan fokus pada penyusunan visi daerah, program legislasi daerah dan legal drafting, pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan budaya demokrasi.  Orientasi legislatif mencakup materi sebagai berikut :

          • Etika Politik
          • Good governance and Clean Government
          • Dimentsi-dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
          • Pengembangan Ekonomi Daerah
          • Hubungan Legislatif-Eksekutif
          • Teknik Pelaksanaan Fungsi Supervisi
          • Legal Drafting
          • Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat
          • Membangun Institusi dan budaya Demokrasi
          • Peran dan Fugsi DPRD
          • Kebijakan terkait dengan Peran dan Fubgsi DPRD
          • UU Politik, UU Parpol
          • Kebijakan terbaru yang berkaitan dengan peran dan kedudukan DPRD

B. Pelatihan Manajemen

a). Reformasi Manajemen Publik

Meningkakan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan para peserta untuk dapat secara teraarah dan sistematis melaksanakan manajemen publik yang reformatif sesuai semangat desentralisasi dengan fokus pada pendayagunaan atoritas, penataaan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan dengan orientasi pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.   Materi pelatihan antara lain :

                • Etika Pemerintahan
                • Good Governance and Clean Government
                • Manajemen Strategis
                • Aspek Politik Manajemen Publik
                • sistem Keuangan Daerah
                • Manajemen Pelayanan Masyarakat
                • Pengembangan Ekonomi Daerah
                • Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah 

 

b). Manajemen Aset Daerah

Seiring dengan perubahan paradigma Pemerintahan darah, maka timbul tantangan baru bagi pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.   Salah satu upaya dan sistematis yang perlu dilakukan daerah pada masa yang akan datang adalah mengelola  aset  daerah  secara  optimal  untuk  mendukung  sumber-sumber  penerimaan daerah.

Manajemen asset daerah sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola aset pemerintah daerah. Oleh karena itu diklat ini dimasudkan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pengelola asset daerah dalam menjalankan fungsinya. Materi antara lain :

                • Perlunya manajemen asset daerah
                • Tahap-tahap manajemen asset daerah
                • Peranan asset dalam pemberdayaan ekonomi daerah
                • Penilaian harta kekayaan negara/daerah
                • Sistem informasi Manajemen aset daerah

C. Perencanaan dan Keuangan

a). Perencanaan Daerah

Teknik Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dalam rangka menjamin sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

Rencana Pembangunan maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang integratif kepada unit-unit perencanaan di daerah (Bapeda, unit perencanaan pada dinas atau badan) dalam menyusun RPJP Daerah.  Materi pendidikan dan latihan mencakup:

                • Urgensi Penyusunan RPJPD dan RPJMD
                • Teknik Penyusunan Visi dan Misi RPJPD dan RPJMD
                • Hubungan RPJPD dengan RPJMD
                • Sistematika Penyusunan RPJPD dan RPJMD
                • Statistik Perencanaan

b). Keuangan Daerah

1). Teknik Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada pejabat daerah yang terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Materi pelatihan antara lain :

                • Latar belakang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
                •  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Konsep Money Follows Function
                • Manajemen Keuangan Daerah
                • Penyusunan dan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja daerah e).  Sumber-sumber penerimaan daerah
                • Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

2). Manajemen Keuangan Daerah

Perubahan otonomi daerah dan format hubungan keuangan menuntut perubahan dalam pola pengelolaan keuangan serta sistem pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  Untuk mendukung upaya perubahan tersebut dibutuhkan penyusunan sistem keuangan

                • Akuntabilitas keuangan daerah
                • Sistem informasi keuangan daerah
                • Penyusunan anggaran unit
                • Penyusunan capital budgeting
                • Analisa laporan keuangan

   3). Manajemen Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan sendiri adalah faktor penting dalam penyelenggaraan otoda.  Peningkatan kemampuan pengelolaan dan penggalian sumber-sumber sendiri perlu dilakukan.  Pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman, keterampilan secara terarah dan sistematik dalam pengelolaan PAD.  Materi Pelatihan antar lain :

                • Administrasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah
                • Manajemen kekayaan daerah
                • Tata cara pelaksanaan pinjaman daerah
                • Pedoman penyusunan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah
                • Manajemen arus kas

D. Pengelolaan Barang Daerah dan Pengadaan barang jasa

Memberikan keahlian dan keterampilan dalam mengelolah asset daerah dan investasi daerah maupun pengguna barang/jasa

E. Tehknik Penyidikan terbaru bagi Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Memberikan  pemahaman  kepada  para  PPNS  dan  Pembinaan  PPNS  dalam  meningkatkankemampuan penyidikan, penegakan Perda dan Tindak Pidana tertentu

F. Penataan Kelembagaan Daerah

a). Kelembagaan Daerah

Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang prinsip-prinsip dasar penyusunan organisasi daerah agar organisasi yang dibentuk sesuai dengan tuntutan perubahan dan urgen dalam peningkatan pelayanan. Fokusnya adalah evaluasi existing, identifikasi urgensi tugas- tugas dalam  urusan,  penyusuan  uraian  tugas  yang  operasional.  Pelatihan  mencakup  materi sebagai berikut :

                • Urusan dan organisasi pemerintah daerah
                • Evaluasi kelembagaan daerah
                • Desain organisasi dan Analisa jabatan
                • Urgensi parameter penyusunan organisasi daerah
                • Format kecamatan dan kelurahan dan organisasi daerah

b). Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka penataan kelembagaan kecamatan dan kelurahan agar perubahan kecamatan dan kelurahan dari wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja dapat segera dilakukan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.   Fokus pelatihan adalah perubahan kedudukan kecamatan pelimpahan tugas, penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan dan kelurahan.   Pelatihan mencakup materi sebagai berikut :

                • Organisasi Pemerintah daerah
                • Kedudukan kecamatan dan kelurahan sebagai wilayah kerja
                • Identifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan kepada kecamataan dan Kel.
                • Desain organisasi kecamatan dan kelurahan
                • Anggaran kecamatan.

c). Pemerintah desa

Menyikapi lahirnya UU Pemdes, maka diharapkan memberikan perubahan bagi penguatan kewenangan bagi otonomi desa. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan tentan, optimalisasi pemerintah desa dan pelatihan tentang Desentralisasi kewenangan dan keuangan desa menyongsong undang- undang pemerintahan desa

Materi

                • Draf RUU Pemerintahan Desa,
                • Kewenangan desa dan kelembagaan desa,
                • Peraturan Desa, & Teknik penyusunan APBD desa,
                • Produk Hukum Desa dan Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD serta lembaga lainnya
                • Kebijakan keuangan desa, & Laporan keuangan Desa,
                • Pengelolaan dan penyusunan Administrasi Desa
                • Laporan penyelenggaraan pemerintah desa,
                • Pendekatan Pelayanan melalui  pendelegasian sebagian kewenangan pada pemerintah    Kecamatan dan Desa
Hubungi Kami : 082114554545