Peran Camat Dalam Keuangan Desa Dan Penyelenggaraan Pembinaan

BIMTEK PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA.

LATAR BELEKANG

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 37Pasal, ditetapkan tanggal 3 Mei 2018 dan diundangkan 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urursan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dam instansi pemerintah lainya di wilayah kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azaz desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Tugas Pokok dan fungsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan kewenangan menangani sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. Tugas Pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut:

  1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

MAKSUD TUJUAN

Untuk mewujutkan pemerintahan yang taat hukum serta mewujutkan pemerintahan yang transparatif, Akuntabel dan Partisifatif agar mampu menjawad persoalan yang terjadi pada tatanan lokal, Nasional, Regional maupun Global.

MATERI TEMA PEMBAHASAN

PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

MATERI PEMBAHSAN :

  • Eksistensi Kecamatan Dan Pemerintah Desa Sekarang Dan Kedepannya.
  • Peran Aparatur Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa.
  • Fungsi Dan Peran Camat Dalam Pemerintah Daerah.
  • Arah kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan.

NARASUMBER :

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

KONTRIBUSI DAN FASILITAS

BIAYA PELATIHAN

  • Biaya pelaksanaan pelatihan Rp. 4.500.000,-/peserta

FASILITAS PELATIHAN :

  • Akomodasi Hotel 4 (empat) Hari 3 (tiga) Malam
  • Komsumsi Sarapan Pagi, Makan Siang dan Makan Malam
  • Coffee Break
  • Bahan Ajar Narasumber
  • Kartu Tanda Peserta
  • Sertifikat Pelatihan
  • Tas

Pelaksanaan Dapat di Laksanakan Se Kebupaten

Lokasi Kengiatan

Batam, Medan, Jakarta,Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Bali, Lombok Dll.

CATATAN :

Info lebih lanjut silakan hubungi kontak panita kami Sdr Muh. Zainal No.Hp/WhatsApp 082114554545 Klik Disini

Untuk Jadwal dan tempat Pelaksanaan Klik Disini

LAYANAN DESA LAINNYA

Call Now ButtonTELPON SEKARANG
Hubungi Kami : 082114554545