Bimtek Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum UU 23/2014

Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Suksesi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU 23/2014), cukup jelas dalam pasal-pasalnya telah mengatur adanya pembagian kewenangan baik yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, maupun yang menjadi urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah.

Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU 23/2014)

Saat ini, daerah-daerah mengalami implikasi di segala bidang dengan diterapkan UU 23/2014, salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diejawantahkan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dikeluarkan PP tersebut merupakan implementasi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU 23/2014.

Dalam PP tersebut itu pula, dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (vide Pasal 1 angka 1 PP 18/2016). Selanjutnya, Pemerintahan Daerah Provinsi, kabupaten dan kota tentunya mengimplementasikan PP tersebut dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 18 Tahun 2016.

Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam PP ini mesti dituangkan dalam bentuk Perda. Terhadap Perda yang sebelumnya mengatur tentang OPD yang selama ini berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang lama maka wajib disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 23/2014).

Haltersebut dapat dilihat dalam Ketentuan Penutup Pasal 125 PP 18/2016 yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU 20/2001.

Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam UU 31/1999. Dalam amademen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.


JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK NASIONAL :

FEBRUARIMARETAPRILMEI

HARI / TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

Senin – Kamis,  03 - 06 Februari 2020

Hotel Sparks Life, Jl. Raya Mangga Besar No.42, JAKARTA

Senin – Kamis,  10 - 13 Februari 2020

Hotel Malioboro, Jl. Malioboro No.52-58 JOGJAKARTA

Senin – Kamis, 17 - 20 Februari 2020

Hotel Fave MEX, Jl. Pregolan No. 1 – 5 SURABAYA

Senin – Kamis, 24 – 27 Februari 2020

Hotel J4, Jl. Raya Legian No.74, BALI

-

-

HARI / TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

Senin – Kamis, 02 – 05 Maret 2020

Hotel Promenade, Jl. Cihampelas No. 119, BANDUNG

Senin – Kamis, 09 – 12 Maret 2020

Hotel Grage Ramayana, Jl. Sosrowijayan No. 33 YOGYAKARTA

Senin – Kamis, 16 – 19 Maret 2020

Hotel Losari Beach, jl  Penghibur No.10, MAKASSAR

Senin – Kamis, 23 – 26 Maret 2020

Hotel Formosa, Jl. Komplek City Plaza No. A8, BATAM

-

-

HARI / TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

Senin – Kamis, 06 – 09  April 2020

Hotel Promenade, Jl. Cihampelas No. 119, BANDUNG

Senin – Kamis, 13 – 16 April 2020

Hotel Grage Ramayana, Jl. Sosrowijayan No. 33 YOGYAKARTA

Senin – Kamis, 20 – 23 April 2020

Hotel Fave MEX, Jl. Pregolan No. 1 – 5 SURABAYA

Senin – Kamis, 27 – 30 April2020

Hotel J4, Jl. Raya Legian No.74, BALI

-

-

HARI / TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

Senin – Kamis, 04 – 07 Mei 2020

Hotel Sparks Life, Jl. Raya Mangga Besar No.42, JAKARTA

Senin – Kamis, 11 – 14 Mei 2020

Hotel Grage Ramayana, Jl. Sosrowijayan No. 33 YOGYAKARTA

Senin – Kamis, 18 – 21 Mei 2020

Hotel Fave MEX, Jl. Pregolan No. 1 – 5 SURABAYA

Libur

Libur

Libur

Libur

LOKASI KEGIATAN LAINNYA

Batam, Medan, Jakarta,Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Bali, Lombok Dll.

FASILITAS PELATIHAN :

    • Akomodasi Hotel 4 (empat) Hari 3 (tiga) Malam
      • Hari Pertama Check-IN Hotel dan Registrasi
      • Hari Kedua (2)dan Ketiga (3) Proses Kegiatan
      • Hari Keempat (4) Check-Out
    • Komsumsi Sarapan Pagi, Makan Siang dan Makan Malam
    • Coffee Break
    • Bahan Ajar Narasumber
    • Kartu Tanda Peserta
    • Sertifikat Pelatihan
    • Tas Eksclusive

KONTRIBUSI :

Biaya pelaksanaan pelatihan Rp. 4.500.000,-/peserta

INFORMASI PENDAFTARAN :

  1. Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  2. Kegiatan diselenggarakan Selama 4 hari termasuk Check In – Check Out Hotel;
  3. Permintaan Calon Peserta (minimal 8 peserta lokasi jakarta, minimal 10 peserta lokasi luar jakarta)
  4. Pendaftaran selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

KONTAK PERSON :

Telp / Fax02142885718
Hp082114554545
WhatsApp082114554545
Emailreg.infobimtek@gmail.com

 

Untuk WhatsApp Klik Disi

 


Materi Lainnya

 

Bimtek Nasional Peningkatan Kapasitas Serta Optimalisasi Tugas Fungsi Dan Wewanang DPRD

Bimtek Nasional Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik UU Nomor 2 Tahun 2011 Permendagri Nomor 36/2018

Bimtek Nasional Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Yang Sistematis Dan Efektif

Bimtek Nasional Penguatan Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Upaya Perbaikan Pelaayanan Publik

Bimtek Nasional Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bimtek Nasional Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Pada Bidang Kehumusan, Keprotokolan, Rasalah, Notulen dan Rapat Dalam Mendukung Agenda DPRD 2019

Bimtek Nasional Pedoman dan Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pempinan dan Anggota DPRD

Bimtek Nasional Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kinerja DPRD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call Now ButtonTELPON SEKARANG
Hubungi Kami : 082114554545