MATERI BIMTEK

TEMA BIMTEK

TEMA TENTANG KEUANGAN :

  1. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018 SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.  Terlampir Pada Surat
  2. TEKNIS DAN STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL. Terlampir Pada Surat…
  3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  4. IMPLEMTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  5. STRATEGI MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  6. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, PPTK DAN PPK SERTA BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG APARATUR PEMERINTAHAN :

  1. IMPLEMENTASI UNDAMG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  2. MEKANISME PENGATURAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016. Terlampir Pada Surat…
  3. MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  4. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 35 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 SERTA PP. NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  5. PENINGKATAN KAPASITAS, KOMPETENSI, PERAN DAN FUNGSI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG APARATUR KECAMATAN :

  1. PENINGKATAN KAPASITAS CAMAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA. Terlampir Pada Surat…
  2. PERAN STRATEGIS CAMAT DALAM PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Terlampir Pada Surat…
  3. PENINGKATAN TUPOKSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN. Terlampir Pada Surat…
  4. PENINGKATAN KAPASITAS CAMAT DALAM REKONSILASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA. Terlampir Pada Surat…
  5. PENINGKATAN KAPASITAS CAMAT DAN STAF KECAMATAN DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN). Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG APARATUR DESA DAN KELURAHAN :

  1. TATA CARA PENGELOLAAN ASET, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SERTA EVALUASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN. Terlampir Pada Surat…
  2. PERAN SERTA DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014.Terlampir Pada Surat…
  3. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.Terlampir Pada Surat…
  4. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA, PERMENDAGRI NO. 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SERTA PEMENDAGRI NO.46 TAHUN 2016 LOPARAN KEPALA DESA. Terlampir Pada Surat…
  5. PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DANA DESA (SISKEUDES). Terlampir Pada Surat…
  6. TATA CARA PENGELOLAAN ASET, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SERTA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. Terlampir Pada Surat…
  7. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 24.TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA KERJA (SOTK) PEMERINTAHAN DESA. Terlampir Pada Surat…
  8. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019. Terlampir Pada Surat…
  9. PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKU PROGRAM INOVASI DESA (PID). Terlampir Pada Surat…
  10. SOSIALISASI PP. NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP. NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA. Terlampir Pada Surat…
  11. TATA CARA PEMBUATAN RPJMDesa DAN RKPDesa. Terlampir Pada Surat…
  12. SOSIALISAI PERMENDES PDTT NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019. Terlampir Pada Surat…
  13. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2019 TENTANGPENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Terlampir Pada Surat…
  14. PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA LKPP NO. 22 TAHUN 2015. Terlampir Pada Surat…
  15. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARATUR PEMENRITAH DESA. Terlampir Pada Surat…

TEMA TENTANG HUMAS, PROTOKOL, TATA NASKAH DINAS, ARSIP DAN BAGIAN UMUM :

  1. MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN, SERTA PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS. Terlampir Pada Surat…
  2. OPTIMALISASI DUKUNGAN MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  3. PARADIGMA BARU MENINGKATKAN KEMAMPUAN KAPASITAS APARATUR DAERAH DALAM BIDANG TATA NASKAH DAN KEARSIPAN SURAT. Terlampir Pada Surat…
  4. OPTIMALISASI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUPOKSI/TUGAS TEKNIS TATA USAHA (TU) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG PENGAWASAN DAN BAG HUKUM PEMDA :

  1. PENGUATAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN INTERN PADA SKPD ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  2. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD).Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :

  1. PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RKPD BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  2. PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK FISIK) SESUAI PERPRES NO. 5 TAHUN 2018 DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN PUSAT – DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  3. PEDOMAN PELAKSANAAN REVIUW DOKUMEN RANCANGAN PEMBANGUNAH DAN ANGGARA TAHUNAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2015.Terlampir Pada Surat…
  4. OPTIMALISASI PP. NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG SERTA STRATEGI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG BARANG MILIK DAERAH DAN BARANG JASA PEMERINTAH:

  1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN JASA DAERAH (SIMBADA), PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN ASET DAERAH (STATE PROPERTY MANAGEMENT). Terlampir Pada Surat…
  2. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATA USAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAGI OPD/SKPD.Terlampir Pada Surat…
  3. TEKNIK PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH. Terlampir Pada Surat…
  4. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN KONTRAK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG SATPOL PP DAN DAMKAR :

  1. PENGENALAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA. Terlampir Pada Surat…
  2. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG KEPEGAWAIAN / ASN :

  1. DISIPLIN PNS DAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMDA. Terlampir Pada Surat…
  2. SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), DAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS PP. NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG DISDUKCAPIL :

  1. PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNISI INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Terlampir Pada Surat…
  2. MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Terlampir Pada Surat…
  3. PENINGKATAN APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MUDAH, CEPAT DAN TEPAT. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  • PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG DPRD

  1. PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA SESUAI PP. NOMOR 12 TAHUN 2018. Terlampir Pada Surat…
  2. PERANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD. Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG INSTANSI VERTIKAL

  1. PENINGKATAN KAPASITA KINERJA APARATUR DALAM LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA. Terlampir Pada Surat…
  2. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SESUAI PERMEN ATR/KEPALA BPN NO. 1 TAHUN 2018. Terlampir Pada Surat…
  3. OPTIMALISASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM (SPAM). Terlampir Pada Surat…

 

TEMA TENTANG ASET DAERAH DAN PERIZINAN INVESTASI

  • OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE). Terlampir Pada Surat…

 

KONTRIBUSI DAN FASILITAS

I. BIAYA PELATIHAN

  • Biaya pelaksanaan pelatihan Rp. 4.500.000,-/peserta

II. FASILITAS PELATIHAN :

  • Akomodasi Hotel 4 (empat) Hari 3 (tiga) Malam
  • Komsumsi Sarapan Pagi, Makan Siang dan Makan Malam
  • Coffee Break
  • Bahan Ajar Narasumber
  • Kartu Tanda Peserta
  • Sertifikat Pelatihan
  • Tas

CATATAN :

Info lebih lanjut silakan hubungi kontak panita kami Sdr Muh. Zainal No.Hp/WhatsApp 082114554545 Klik Disini

Untuk Jadwal dan tempat Pelaksanaan Klik Disini

Call Now ButtonTELPON SEKARANG
Hubungi Kami : 082114554545