Penyusunan Laporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

LATAR BELAKANG

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Implementasi UU Nomor 6 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa.

Selain Dana Desa tersebut, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

1. Laporan ke Bupati/Walikota:

    • Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)
    • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)
    • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan
    • Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan
    • Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

2. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance).

Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini

MATERI PEMBAHASAN

  1. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa):
    1. Pengelolaan Sumber Pendapatan desa.
    2. Teknik Penganggaran Desa.
    3. Prinsip dasar Penyusunan APBDesa :
      • Anggaran Berbasis Kinerja.
      • Keadilan Anggaran.
      • Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.
      • Surplus dan defisit Anggaran.
      • Disiplin Anggaran.
      • Taat Asas.
      • Transparansi dan Akuntabilitas.
      • Partisipasi masyarakat.
      • Kemandirian.
  2. Mekanisme pengelolaan keuangan desa :
    • Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
    • Struktur APBDesa.
    • Penyusunan RAPBDesa.
    • Pelaksanaan APBDesa.
    • Perubahan APBDesa.
    • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa.
    • Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa.
  3. Teknis Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

NARASUMBER

  1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
  2. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia
  3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

KONTRIBUSI DAN FASILITAS

BIAYA PELATIHAN

  • Biaya pelaksanaan pelatihan Rp. 4.500.000,-/peserta

FASILITAS PELATIHAN :

  • Akomodasi Hotel 4 (empat) Hari 3 (tiga) Malam
  • Komsumsi Sarapan Pagi, Makan Siang dan Makan Malam
  • Coffee Break
  • Bahan Ajar Narasumber
  • Kartu Tanda Peserta
  • Sertifikat Pelatihan
  • Tas

Pelaksanaan Dapat di Laksanakan Se Kebupaten

Lokasi Kengiatan

Batam, Medan, Jakarta,Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Bali, Lombok Dll.

CATATAN :

Info lebih lanjut silakan hubungi kontak panita kami Sdr Muh. Zainal No.Hp/WhatsApp 082114554545 Klik Disini

Untuk Jadwal dan tempat Pelaksanaan Klik Disini

LAYANAN DESA LAINNYA

Hubungi Kami : 082114554545