Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai (TRANSAKSI NON-CASH)

Implementasi Transaksi Non Tunai (TRANSAKSI NON-CASH) dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

LATAR BELAKANG

Implementasi Transaksi Non tunai Pada Pemerintahan Daerah Dalam  rangka menindak lanjuti instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah Instruksi dari Presiden RI yang di muat dalam Inpres No 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai. Untuk menidak lanjuti ketentuan pasal 283 ayat 2 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemajuan teknologi yang pesat selama dekade terakhir memberikan perubahan bagi segala pola hidup dan perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini selalu menginginkan kecepatan dan ketepatan dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sistem pembayaran secara langsung. TIK diyakini sebagai faktor penting bagi kemuajuan sebuah bangsa di era global saat ini, hal ini pada gilirannya mengharuskan transformasi sosial/budaya di dalam kehidupan masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk membangun pemahaman dan komitmen yang sama terkait penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD. Transaksi non tunai diperlukan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, dan berdampak secara signifikan pada perubahan-perubahan disemua bidang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern dengan ditandai perubahan paradigma menuju digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

TEMA MATERI PEMBAHSAN :

Implementasi Transaksi Non Tunai (TRANSAKSI NON-CASH) dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI BAHASAN :

  • Penyusunan Program dan Kegiatan Dalam Rangka Implementasi TNT
  • Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
  • Penyusuaian Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Implementasi TNT
  • Teknis Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara dalam Pelaksanaan TNT

PESERTA :

  • Sekretaris Daerah
  • Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  • Pimpinan OPD dan Kabag dan Kasubag Keuangan
  • Kepala Kelurahan
  • Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
  • KPA, PPK, Bendahara, dan PPSPM.

NARASUMBER

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Keuangan
  3. Bank Indonesia

CATATAN :

Info lebih lanjut silakan hubungi kontak panita kami Sdr Muh. Zainal No.Hp/WhatsApp 082114554545 Klik Disini

Untuk Jadwal dan tempat Pelaksanaan Klik Disini

Hubungi Kami : 082114554545